Dunia kembali dikagetkan dengan peristiwa genosida atas Suku Rohingya saat operasi yang di gelar meliter Mnyamar di sebuah perkampungan yang berpendudukan Umat Islam. Perlakuan Meliter Myanmar terhadap Muslim Rohingnya sebagai mana dilansir Organisasi Nasional Arakan Rohingya sejak ketegangan meletus di Rakhine 9 Oktober lalu, korban Rohingya mencapai 350 orang dan 300 yang lain cedera.“Banyak gadis dan wanita diperkosa sementara lelaki pula ditahan tanpa bukti yang kuat.” Katanya.
Sebelum konflik meletus, Pemerintah Aung San Suu Kiy selaku Mentri luar negeri Myanmar membentuk komisi independen yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan. Komisi tersebut dibentuk untuk mencari solusi isu Rohingya dan konflik lainnya di Myanmar. Namun saat operasi mulai dijalankan serangan kelompok bersenjata teroris menyerang pos penjagaan perbatasan, yang akhirnya menewaskan belasan polisi dan merebut sejumlah senjata serta ribuan amunisi. Atas dasar inilah gelar operasi Meliter Myanmar dikerahkan untuk mencari para teroris, yang pada akhirnya Umat Islam sebagai pihak tertuduh sehingga menjadi objek operasi Meliter Myanmar. Bahkan, pihak militer dan polisi Myanmar tanpa pandang bulu membunuh warga Muslim Rohingya, membakar dan menjarah rumah-rumah dan desa mereka, dengan dalih mencari penyerang.
Demi Investor
Disela-sela kunjungan Suu Kyi di Singapura, Rabu (30/11) menegaskan konflik Rakhine akan mengganggu stabilitas negara sehingga mempengaruhi kepercayaan investor untuk berinvestasi ke Myanmar. Sehingga perlunya perdamaian dan rekonsiliasi nasional. “kondisi itu diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor berinvestasi ke Myanmar,” katanya.
Suu Kyi selaku Menlu Myanmar tidak melihat konflik sektarian Rakhine sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), namun hanya melihatnya sebagai “Persoalan biasa” yang Membawa “Masalah baru” yaitu hilangnya kepercayaan investor berinvestasi ke Myanmar. Tentu wajar bagi pengemban Ideologi Kapitalisme, dimana mereka akan melihat persoalan dari sudut “untung-rugi”. Mereka pun tidak melihatnya dari sisi kemanusiaan, hal ini karam secara normatif Allah SWT telah menginformasikan mengenai sikap mereka (orang-orang kafir) terhadap umat Islam. Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” (QS:3:118)
PBB:Demi Reputasi Myanmar
Di tengah upaya Aung Suu Kyi membangun kepercayaan negara mitra, penasehat khusus PBB, Adama Deing, mendesak Pemerintah Myanmar untuk membuka akses ke wilayah konflik. Hal ini menurutnya akan menurunkan reputasi Suu Kyi selaku Mentri Luar Negeri Myanmar dalam menjalin kerjasamanya antar negara. “Jika isu tersebut benar (telah terjadi genosida di Rakhine), maka ada ribuan orang terancam hidupnya. Terkait dengan itu, reputasi Myanmar dan Meliternya, dipertaruhkan”. Kata Deing
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespon persoalan di Myanmar, ternyata hanya sebagai tindakan yang akan menghancurkan reputasi Myanmar dan Meliternya di depan negara mitra, bukan atas dasar tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Sebagaimana sejarah kelahirannya, PBB diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota (negara yang tergabung sebagai anggota), dan disamping sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik – konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB. Namun berbagai fakta membuktikan keberadaan PBB dalam menyelesaikan Konflik dalam negara atau antar negara, ternyata tidak menganggap suatu konflik yang didasari “keyakinan” sebagai sebuah persoalan, dan malah menjadikan “konflik atas dasar keyakinan” sebagai bentuk “persoalan baru”, sehingga memberangus mereka adalah keniscayaan.
Dari fakta di atas, Genosida atas Muslim Rohingya sesungguhnya di dasari atas “keyakinan”, yaitu kebencian kaum Kafir terhadap Umat Islam minoritas, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk berlaku jahat terhadap umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari ketidakseriusan Pemerintah Myanmar dan PBB dalam menyelesaikan persoalan tersebut, mereka melihatnya sebagai persoalan “untung-rugi” dan tidak memandangnya sebagai tindakan yang melanggar HAM.
Sistem Islam; Solusi bagi Muslim Myanmar
Islam adalah sebuah Ideologi dengan menjadikan Sistem Khilafah sebagai model negaranya, menghimpun seluruh manusia khususnya Muslim atau non-muslim untuk tergabung dalam satu wilayah, kekuatan dan pemimpin (khalifah). Sehingga tidak memungkinkan dalam sistem tersebut, terjadinya Genosida atas Muslim begitu pula bagi non-muslim yang terikat dengan perjanjian menjadi warga negara Khilafah (kafir zhimmi), karna Islam adalah Rahmat Tan lil Alamin yang menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dengan tenang, damai, dan sejahtera, dengan menjaga Agama, akal, jiwa, harta, keturunan, Kehormatan, keamanan dan Negara. Adapun ketika terjadi Pelecehan terhadap kaum Muslimin diluar negara Khilafah, maka Khilafah akan menjadikan Jihad sebagai metode untuk menyelesaikan pelecehan tersebut. Wallahu a’lam bi Shawab
Musafir Ibnu Al-Mubarak
Sebelum konflik meletus, Pemerintah Aung San Suu Kiy selaku Mentri luar negeri Myanmar membentuk komisi independen yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan. Komisi tersebut dibentuk untuk mencari solusi isu Rohingya dan konflik lainnya di Myanmar. Namun saat operasi mulai dijalankan serangan kelompok bersenjata teroris menyerang pos penjagaan perbatasan, yang akhirnya menewaskan belasan polisi dan merebut sejumlah senjata serta ribuan amunisi. Atas dasar inilah gelar operasi Meliter Myanmar dikerahkan untuk mencari para teroris, yang pada akhirnya Umat Islam sebagai pihak tertuduh sehingga menjadi objek operasi Meliter Myanmar. Bahkan, pihak militer dan polisi Myanmar tanpa pandang bulu membunuh warga Muslim Rohingya, membakar dan menjarah rumah-rumah dan desa mereka, dengan dalih mencari penyerang.
Demi Investor
Disela-sela kunjungan Suu Kyi di Singapura, Rabu (30/11) menegaskan konflik Rakhine akan mengganggu stabilitas negara sehingga mempengaruhi kepercayaan investor untuk berinvestasi ke Myanmar. Sehingga perlunya perdamaian dan rekonsiliasi nasional. “kondisi itu diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor berinvestasi ke Myanmar,” katanya.
Suu Kyi selaku Menlu Myanmar tidak melihat konflik sektarian Rakhine sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), namun hanya melihatnya sebagai “Persoalan biasa” yang Membawa “Masalah baru” yaitu hilangnya kepercayaan investor berinvestasi ke Myanmar. Tentu wajar bagi pengemban Ideologi Kapitalisme, dimana mereka akan melihat persoalan dari sudut “untung-rugi”. Mereka pun tidak melihatnya dari sisi kemanusiaan, hal ini karam secara normatif Allah SWT telah menginformasikan mengenai sikap mereka (orang-orang kafir) terhadap umat Islam. Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” (QS:3:118)
PBB:Demi Reputasi Myanmar
Di tengah upaya Aung Suu Kyi membangun kepercayaan negara mitra, penasehat khusus PBB, Adama Deing, mendesak Pemerintah Myanmar untuk membuka akses ke wilayah konflik. Hal ini menurutnya akan menurunkan reputasi Suu Kyi selaku Mentri Luar Negeri Myanmar dalam menjalin kerjasamanya antar negara. “Jika isu tersebut benar (telah terjadi genosida di Rakhine), maka ada ribuan orang terancam hidupnya. Terkait dengan itu, reputasi Myanmar dan Meliternya, dipertaruhkan”. Kata Deing
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespon persoalan di Myanmar, ternyata hanya sebagai tindakan yang akan menghancurkan reputasi Myanmar dan Meliternya di depan negara mitra, bukan atas dasar tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Sebagaimana sejarah kelahirannya, PBB diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota (negara yang tergabung sebagai anggota), dan disamping sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik – konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB. Namun berbagai fakta membuktikan keberadaan PBB dalam menyelesaikan Konflik dalam negara atau antar negara, ternyata tidak menganggap suatu konflik yang didasari “keyakinan” sebagai sebuah persoalan, dan malah menjadikan “konflik atas dasar keyakinan” sebagai bentuk “persoalan baru”, sehingga memberangus mereka adalah keniscayaan.
Dari fakta di atas, Genosida atas Muslim Rohingya sesungguhnya di dasari atas “keyakinan”, yaitu kebencian kaum Kafir terhadap Umat Islam minoritas, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk berlaku jahat terhadap umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari ketidakseriusan Pemerintah Myanmar dan PBB dalam menyelesaikan persoalan tersebut, mereka melihatnya sebagai persoalan “untung-rugi” dan tidak memandangnya sebagai tindakan yang melanggar HAM.
Sistem Islam; Solusi bagi Muslim Myanmar
Islam adalah sebuah Ideologi dengan menjadikan Sistem Khilafah sebagai model negaranya, menghimpun seluruh manusia khususnya Muslim atau non-muslim untuk tergabung dalam satu wilayah, kekuatan dan pemimpin (khalifah). Sehingga tidak memungkinkan dalam sistem tersebut, terjadinya Genosida atas Muslim begitu pula bagi non-muslim yang terikat dengan perjanjian menjadi warga negara Khilafah (kafir zhimmi), karna Islam adalah Rahmat Tan lil Alamin yang menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dengan tenang, damai, dan sejahtera, dengan menjaga Agama, akal, jiwa, harta, keturunan, Kehormatan, keamanan dan Negara. Adapun ketika terjadi Pelecehan terhadap kaum Muslimin diluar negara Khilafah, maka Khilafah akan menjadikan Jihad sebagai metode untuk menyelesaikan pelecehan tersebut. Wallahu a’lam bi Shawab
Musafir Ibnu Al-Mubarak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar