PALOPO,
MP-Press, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Daerah Kota Palopo rabu (16/3)
pukul 10.30-11.30 WITA melakukan Audiensi ke DPRD Daerah Kota Palopo
dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait “Kenaikan Harga Bahan Bakar
Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik, Pajak, dan Sembako, Bukti Rezim
Jokowi JK – Pengkhianat” Pertemuan tersebut diadakan di Kantor DPRD
Daerah Kota Palopo, yang disambut oleh Dahri Suli SE MSi dari Fraksi
PKB, Dra Megawati MM dari Fraksi PKS dan Harisal A Latief SPi dari Fraksi Golkar.
Dalam audiensi, Musafir Al Mubarak selaku ketua Gerakan Mahasiswa
Pembebasan Daerah Kota Palopo menjelaskan bahwa memasuki tahun 2017 di
tengah kondisi yang terhimpit, rakyat kembali disuguhkan kado pahit dari
buah kebijakan rezim sekuler-neolib Jokowi-Jk, "rezim Jokowi-JK
menampakan pengkhianatannya melalui pencabutan subsidi listrik, kenaikan
biaya surat kendaraan, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi,
dan kenaikan harga sumbako" jelasnya.
Bagi Musafir Kebijakan rezim tersebut adalah jalan instan untuk menutupi terjadi deficit RAPBN 2017, hal itu dikarnakan adanya liberalisasi yang merupakan segmentasi dari system kapitalisme-demokrasi yang memberikan kebebasan para kapitalis untuk mengusasi SDA & SDE Indonesia, sehingga pemerintah mengambil jalan instan.
Dalam kesempatan yang sama, salah-satu angota Dewan dari fraksi Partai Golkar, Harisal A Latief SPi selaku ketua Komisi I DPRD Kota Palopo menyampaikan ucapan terima kasih atas control terhadap kebijakan pemerintah pusat, "kami ucapakan terima kasih karena mahasiswa melakukan kontrol terhadap pemerintah dan masih menjadikan DPRD kota palopo sebagai lidah penyambung antara rakyat dan pemerintah", ungkapnya.
Harisal juga menyampaikan persetujuannya untuk mebatalkan kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan BBM, TDL dan Sumbako. Sedangkan dari fraksi PKB Ketua Komisi III, Dahri Suli SE MSi menambahkan bahwa tuntutan Gema Pembebasan Daerah Kota Palopo akan dimusyawarakan ke komisi lainnya dan akan dikrim ke pusat. “Dari empat tuntutan Gema Pembebasan akan kami musyawarakan ke Komisi yang lain, untuk mencari solusi bagaimana baiknya, dan insya Allah tuntutan ini kami segera akan kirim ke pusat”, ujarnya.
Di akhir kesempatan Musafir menasehati para anggota Dewan mengenai pentingnya menerapkan syariat Allah Swt dalam bingkai Khilafah Islamiyyah karna merupakan tuntutan akidah Islam untuk menerapkan hukum-hukumNya secara kaffah, Musafir membacakan firman Allah Swt. “Barang siapa yang tidak memutuskan (hukum) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. QS. Al-Maidah (40).
Bagi Musafir Kebijakan rezim tersebut adalah jalan instan untuk menutupi terjadi deficit RAPBN 2017, hal itu dikarnakan adanya liberalisasi yang merupakan segmentasi dari system kapitalisme-demokrasi yang memberikan kebebasan para kapitalis untuk mengusasi SDA & SDE Indonesia, sehingga pemerintah mengambil jalan instan.
Dalam kesempatan yang sama, salah-satu angota Dewan dari fraksi Partai Golkar, Harisal A Latief SPi selaku ketua Komisi I DPRD Kota Palopo menyampaikan ucapan terima kasih atas control terhadap kebijakan pemerintah pusat, "kami ucapakan terima kasih karena mahasiswa melakukan kontrol terhadap pemerintah dan masih menjadikan DPRD kota palopo sebagai lidah penyambung antara rakyat dan pemerintah", ungkapnya.
Harisal juga menyampaikan persetujuannya untuk mebatalkan kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan BBM, TDL dan Sumbako. Sedangkan dari fraksi PKB Ketua Komisi III, Dahri Suli SE MSi menambahkan bahwa tuntutan Gema Pembebasan Daerah Kota Palopo akan dimusyawarakan ke komisi lainnya dan akan dikrim ke pusat. “Dari empat tuntutan Gema Pembebasan akan kami musyawarakan ke Komisi yang lain, untuk mencari solusi bagaimana baiknya, dan insya Allah tuntutan ini kami segera akan kirim ke pusat”, ujarnya.
Di akhir kesempatan Musafir menasehati para anggota Dewan mengenai pentingnya menerapkan syariat Allah Swt dalam bingkai Khilafah Islamiyyah karna merupakan tuntutan akidah Islam untuk menerapkan hukum-hukumNya secara kaffah, Musafir membacakan firman Allah Swt. “Barang siapa yang tidak memutuskan (hukum) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. QS. Al-Maidah (40).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar